.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

14/01/22

Hasil Munas Ke-XV BAKORNAS LKMI PB HMI Mengalami Kecacatan Administrasi

TURUNGKA.COM. JAKARTA. Struktural Pengurus Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) LKMI (Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dihasilkan pada Musyawarah Nasional ke-XV mengalami Kecacatan administrasi.

Pelaksanaan Munas tersebut dihadiri oleh 20 Cabang penuh dan 2 Cabang Peninjau di seluruh Indonesia. Jum'at-Ahad, 22-24 Oktober 2021, di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

Pada pelaksanaannya, kandidat yang maju sebagai calon direktur Eksekutif terdiri dari tiga kandidat, yaitu Fahmi Dwika Hafiz Triono dari LKMI Cabang Medan,  Andi Izham dari LKMI Cabang Makassar Timur, dan Muhammad Farid Akbar dari LKMI Cabang Ciputat.

Perjalanan forum Munas LKMI Ke-XV tersebut, mengalami dinamika yang cukup serius, baik debat adu gagasan maupun dinamika saat pelaporan LPJ dari kepengurusan periode sebelumnya.

Sebelum pleno 4 berlangsung, di luar forum terdapat koalisi yang terbangun antar kandidat, yaitu Fahmi Dwika Hafiz Triono dari LKMI Cabang Medan dengan Andi Izham dari LKMI Cabang Makassar Timur, koalisi tersebut mempertemukan para mentor kandidat yaitu Royyan mentor dari Fahmi dengan Muktamar mentor dari Izham yang di fasilitasi oleh senior LKMI Cabang Makassar Haerul dan Azhim di Re Doorz Plus Near Senayan City.

Koalisi itu menghasilkan kesepakatan, bahwa Fahmi Dwika Hafiz Triono sebagai Formateur  dan Andi Izham sebagai Mide Formateur, dan bersama-sama menyusun struktural kepengurusan. Berdasarkan keputusan dari kedua kandidat yang berkoalisi itu, forum pleno 4 Munas Bakornas LKMI menghasilkan ketetapan, bahwa Fahmi Dwika Hafiz Triono sebagai Formateur dan  Andi Izham sebagai Mide Formateur.

Namun, pasca forum Munas dilaksanakan,  berkas kepengurusan yang masuk ke PB HMI dengan menetapkan Fahmi Dwika Hafiz Triono sebagai Direktur dan Farhan dari LKMI Cabang Surabaya sebagai Sekretaris Direktur tidak melibatkan Mide Formateur yang ditetapkan pada forum pleno 4.

Hal tersebut dianggap melanggar Pedoman Dasar LKMI pada Pasal 18 ayat 3 poin i, bahwa Formateur dan Mide Formateur yang terpilih dalam Musyawarah Nasional bertugas membentuk kepengurusan Bakornas LKMI PB HMI.

(frm/clu)
Share:

10/01/22

DPC Konsina Maros Berhasil Sukseskan Diklatsar Angkatan Ke-II

TURUNGKA.COM. MAROS. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komunitas Siri' Na Pacce (Konsina) Kabupaten Maros sukses menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Yang Ke-II. Sabtu-Ahad, 08-09 Januari 2022.

Kegiatan itu diikuti oleh 12 peserta yang merupakan delegasi dari berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Maros.

Pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut para peserta diberikan materi-materi wajib  seperti Ke-Konsinaan, Sejarah konsina Indonesia, Manajemen Organisasi, dan Retorika. Selain itu, terdapat juga materi suplemen, seperti urgensi rekayasa sosial, dan kewirausahaan.

Ketua Umum DPC Konsina Maros, Abdul Awaludin, S mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Diklatsar itu digelar dengan suasana yang sederhana.

"Kegiatan ini terkesan sederhana, jadi kami memohon maaf akan hal Ini, mengingat DPC yang saya nahkodai masih baru dan perlu banyak proses di dalamnya," ungkap Awaludin

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Konsina Indonesia, Irfan Afandy Mr menyampaikan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi DPC Konsina Maros yangsudah memberikan yang terbaik pada kegiatan sakral kali Ini, semoga di angkatan selanjutnya bisa lahir kegiatan yang lebih keren lagi, dan tentunya melahirkan kader-kader yang pro akan gerakan sosial," pungkas Irfan Afandy

(frm/rsh)
Share:

07/01/22

Anjal dan Gepeng di Jalan, bagaimana respon pengguna jalan?


MAKASSAR, TURUNGKA.COM. Banyaknya anjal dan gepeng di jalanan membuat para pengguna jalan merasakan tersendak perjalanannya karena menimbulkan kemacetan, terutama di dekat lampu merah di Jl. Veterani, Makassar. Akibat peristiwa ini, salah seorang pengendara motor yang berhasil diwawancarai merespon kejadian ini.

"Berkeliarannya anjal dan gepeng ini bisa jadi untuk memusuhi kebutuhan pribadi dan kehidupan keluarganya. Kita juga tidak bisa melarang adanya anjal dan gepeng ini, karena itu merupakan sumber kehidupannya setelah adanya pandemi sekarang ini" ujar Rusli.

Dia pun menambahkan bahwa kehadiran anjal dan gepeng ini semakin marak di jalanan karena kurangnya antisipasi dari pemerintah terutama dinas sosial sebagai instansi untuk mengatur anjal dan gepeng ini.

Sebenarnya banyak solusi yang bisa digunakan untuk tidak semakin banyaknya anjal dan gepeng ini. Contohnya membuka usaha seperti jual tisu, koran dan lain sebagainya daripada menjadi gembel pengemis.

"saya juga tidak tega jika melihat anjal dan gepeng ini di jalanan,terutama rata-rata usia anjal dan gepeng ini masih di bawah umur .tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah terutama dinas sosial untuk melakukan pembinaan dan arahan terhadap anjal dan gepeng ini" pungkasnya. (Ctz; NN/Ahm).

Share:

Aliansi Masyarakat Bonsel Gelar Aksi Tuntut Pemberhentian Pertambangan Pasir

 

GOWA, TURUNGKA.COM. Aliansi masyarakat Bontonompo Selatan (Bonsel) menggelar aksi lanjutan terkait aktivitas pertambangan dan komersialisasi pasir yang beroperasi di wilayah kecamatan Bontonompo Selatan terkhusus di desa Tindang, Gowa pada kamis (06/01/2022). Mereka menyerukan tuntutannya di depan kantor pemerintah daerah lalu ke DPRD Gowa serta berakhir di depan kantor Polres Gowa.

Aksi di tiga titik tersebut guna menuntut dan menagih janji pemerintah daerah atas aksi yang digelar sebelumnya yang mengatakan bahwa pemerintah akan menindak lanjuti secara tegas serta menghentikan aktivitas oknum-oknum yang melakukan pertambangan dan komersialisasi pasir yang beroperasi di wilayah Bontonompo Selatan ini. 

"Kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa, Bapak Adnan Purichta Ichsan, S.H,M.H. membuka suara terkait permasalahan yang sampai hari ini masih terjadi. Karena kita melihat bahwa dari pihak penambang sampai hari ini masih beroperasi dan semakin memperluas wilayah penambangan nya". Tegas Muh. Reza selaku jenderal lapangan dengan penuh berapi-api saat berorasi.

Masyarakat menganggap bahwa pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait tidak tegas menjalankan amanat undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang larangan terhadap oknum yang melakukan kegiatan yang merusak jalan umum. Selain pemerintah daerah yang tidak menindak tegas oknum-oknum bermain. Dari pihak kepolisian Kabupaten Gowa juga, seakan-akan buta dan tuli melihat apa yang terjadi di wilayah penugasannya.

"Saat ini jalan di desa Tindang sudah seperti jalan kerbau yang sudah tidak layak lagi di lewati oleh masyarakat, selain itu kami juga takut setelah penggalian tanah dan komersialisasi pasir di desa tindang ini mengakibatkan longsor dan bencana alam lainnya". Tandas dari salah seorang warga yang ikut serta dalam massa aksi tersebut. (Ctz; WN/Ahm).

Share: