RSBI Dihapus, Birokrasi UNM Dituntut Bertanggung Jawab

TAKALAR, TURUNGKA.COM – Keputusan Mahakamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga tak lagi diperbolehkan di Indonesia.

Putusan tersebut dikeluarkan oleh MK usai menimbang, keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada.

Dihapusnya status RSBI dari sistem pendidikan membawa dampak besar bagi beberapa Insititusi yang memiliki program studi bertaraf internasional, Salah satunya Universitas Negeri Makassar (UNM).

UNM memiliki International Class Program (ICP) yang berada di bawah naungan Fakultas MIPA UNM ini ditengarai akan dilebur ke dalam prodi-prodi reguler. 

Rektor UNM, Prof. Arismunandar mengungkapkan bahwa tujuan awal dibentuknya kelas ICP adalah untuk memenuhi tenaga pendidik di sekolah-sekolah RSBI. “Karena RSBI sudah dihapuskan, untuk prodi ICP, maaf saja, mungkin akan banyak perubahan.” Demikian ungkap Arismunandar.

Hal ini Membuat sejumlah mahasiswa ICP FMIPA UNM panik, pasalnya pembayaran ICP jauh berbeda dengan yang di regular, mereka membayar lebih mahal.

“Kami harus mengeluarkan uang 2-3 juta per semester hanya untuk membayar SPP nya saja, sedangkan yang regular hanya 675 ribu. Ini tak adil namanya, apalagi ujung-ujungnya kami bakal dilebur juga ke regular.” Keluh Ilo salah seorang Mahasiswa ICP Kimia FMIPA UNM.

Hal senada diungkapkan Mail, Pengurus BEM FMIPA UNM yang juga mahaiswa ICP fisika FMIPA UNM. “Kami pihak yang dirugikan oleh birokrasi UNM yang tahunya cuma janji!”

“Seharusnya Birokrasi UNM bertanggungjawab dengan status mahasiswa ICP setelah selesai nantinya. Kalaupun dilebur ke regular maka pembayarannya harus sama dengan yang regular dan birokrasi UNM harus mengembalikan selisih uang yang telah dibayarkan Mahasiswa ICP.” Sambung Mail.

Penulis: Baihaqi

Editor: Kasman McTutu