Aktivis Takalar Lagi-lagi Persoalkan Mutasi

Muh. Ikhwan (aktivis Mitra Masyarakat Pesisir Takalar)

TAKALAR, TURUNGKA.COM - “Mutasi memang hak prerogatif bupati, tapi dalam implementasinya, Bupati harus tetap berpedoman pada aturan kepegawaian yang ada, jangan seenaknya saja!” Kritik Muh. Ikhwan (aktivis Mitra Masyarakat Pesisir Takalar).

Kritikan tersebut mengemuka dalam ‘Obrolan Cikalia’ Pemuda Muslimin Indonesia Cabang Takalar, Ahad (17/02/2013) sere, yang mengangkat tema, “Apresiasi 100 Hari Kepemimpinan Bur-Nojeng; Menakar Asa Implementasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance”.

Bagi Ikhwan, upaya konsolidasi yang dilakukan Bupati dalam bentuk mutasi, tak lebih dari sebagai ajang memberangus lawan-lawan politik. “Seharusnya Bupati terpilih merangkul kandidat lain untuk bersinergi membangun Takalar.”

“Katanya mengembalikan PNS pada posisi awalnya, yang fungsional dikembalikan ke jabatan fungsional. Tapi lucunya, yang menggantinya di struktural juga berasal dari fungsional!” seru Ikhwan lagi.

Ridwan Lira (aktivis Lontar Management) mempertanyakan kebijakan mutasi  

Hal sama diungkapkan oleh Ridwan Lira (aktivis Lontar Management), “Mutasi harusnya didasarkan pada penilaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi nyatanya, PNS tidak pernah tahu alasan mereka dimutasi.”

“Coba bayangkan, dalam waktu kurang dari dua bulan pemerintahannya, Bur-Nojeng telah memutasi lebih dari 300 orang, ada apa ini?” Ungkap Ridwan.