BOGOR, TURUNGKA.COM - Dalam rangka memperkuat kapasitas
staff KPK dan pegawai Pemda yang terkait dalam mempromosikan budaya yang
beretika untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KPK dengan dukungan
dari the Canadian International Development Agency (CIDA) melaksanakan
Lokakarya (Workshop).
Workshop on Promoting Ethical Cultures in Local
Governance to Prevent Corruption (Lokakarya Tentang Etika dan Nilai Dalam
Pemerintahan Daerah untuk Pencegahan Korupsi) ini diikuti oleh 30 orang
peserta, masing-masing 3 orang dari Inspektorat Prov. Sulsel dan Inspektorat
Prov. Sulut, selebihnya dari KPK.
Kegiatan ini adalah rangkaian dari Program Support to
Indonesia's Island of Integrity in Sulawesi (SIPS) yang merupakan program
pencegahan korupsi melalui perbaikan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
KPK dengan dukungan Pemerintah Kanada melalui CIDA.
Dalam lokakarya yang berlangsung selama 3 hari (20-22
Maret 2013) di Bogor ini, Inspektorat Prov. Sulsel diwakili oleh Inspektur
Prov. Sulsel, Dr. H. Azikin Solthan, M.Si, Sekretaris Inspektorat Sulsel,
Syafruddin Kitta, ST., M.Si., serta salah seorang staff Sekretariat SIPS Prov.
Sulsel, Muhammad Kasman, SE.
Lokakarya ini diharapkan memperdalam pemahaman peserta
tentang etika dan nilai dalam pelayanan publik, memperdalam pemahaman akan
peran KPK dan Pemerintah dalam pencegahan korupsi, serta menganalisa dinamika
nyata di lapangan dalam promosi budaya yang beretika di Pemerintahan Daerah.
Beberapa narasumber yang direncanakan akan hadir dalam
lokakarya tersebut adalah Prof. Nono Anwar Makarim, Ir. Joko Widodo (Gub. DKI
Jakarta), Andi Mariattang (Anggota DPRD Prov. Sulsel), Prof. Dr. Nurdin
Abdullah (Bupati Bantaeng), Prof. I Gede Raka, dan perwakilan Malaysia
Anti-Corruption Academy.
0 komentar:
Posting Komentar