.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

04/10/13

Opini: Attesang, Sistem Ekonomi Khas Makassar

TAKALAR, TURUNGKA.COM - Jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, suku bangsa Makassar sudah mempunyai sistem dan tatanan sosial, ekonomi, budaya, pangan dan politik sendiri yang menjadi landasan hukum dan aturan main dalam kehidupan sehari–hari mereka. Sebutlah contoh a’bulosibatang accera sitongka–tongka, siri’ na pacce, sipakatau, dan lain–lain. Sedangkan untuk bidang ekonomi, salah satunya yang sangat dikenal adalah attesang.

[apa itu attesang]
Attesang adalah sebuah konsep ekonomi sosial dalam kebudayaan Makassar yang bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga untuk kesejahteraan bersama antara pemilik asset (papatesang) dan pengelola asset (patesang), dalam kerangka relasi sosial yang saling menguntungkan.

Terdapat dua pihak yang bersepakat atas dasar saling percaya melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan asset, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak, namun produktif asset yang dikelolakan tersebut adalah berupa lahan sawah, kebun, empang, dan  ternak (baik ternak besar maupun ternak kecil).

[prinsip dasar attesang]
Attesang dilandasi oleh rasa saling percaya antara pemilik asset dengan pengelola asset. Jika pemilik asset (papatesang) telah menyerahkan pengelolaan assetnya kepada pengelola (patesang), maka pada saat itu pulalah terjadi kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

[sistem bagi hasil]
Pertanian. Pembagian hasil akan dilakukan pada setiap panen untuk sawah atau kebun. Misalnya jika sawah tersebut adalah sawah irigasi, maka kemungkinan panen lebih dari satu kali dalam setahun, maka pembagian hasilpun akan dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Termasuk jika disela-sela musim, lahan tersebut ditanami tanaman selain tanaman pokok (padi) seperti jagung, kacang–kacangan dan umbi–umbian, maka hasil dari tanaman selahpun akan dibagi antara pemilik lahan dengan pengelola.

Prosentase bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola untuk kasus pertanian, biasanya mereka menggunakan pola 50 : 50, 60 : 40 dan 40 : 60. Pola 50 : 50 berarti 50 % hasil panen untuk pemilik dan 50 % lainnya adalah untuk pengelola dengan catatan biaya operasional dialokasikan dari hasil panen. Pola 60 : 40 berarti pemilik mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil panen, sedangkan pengelola akan mendapatkan 40%, dengan catatan seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik asset. Sedangkan 40 : 60 adalah pemilik akan mendapatkan hasil panen sebesar 40%, sedangkan pengelola akan mendapatkan hasil 60% dengan catatan biaya operasional ditanggung oleh pengelola.

Tentu pola pembagian hasil seperti ini sangat subyektif dan cenderung bias karena tidak ada alat ukur (teknologi) tertentu yang disepakati misalnya timbangan, liter dan lain–lain. Namun alat ukur yang digunakan adalah alat ukur (tradisional) yang umum dipakai oleh masyarakat setempat misalnya karung, ikat, keranjang dan lain–lain.

Selain pola bagi hasil sebagaimana yang disebutkan di atas, terkadang ada yang membuat kesepakatan tersendiri misalnya jika penen dua kali setahun, maka hasil panen pada musim hujan adalah milik dari pemilik, sedangkan panen pada musim kemarau adalah menjadi hak dari pengelola. Aturan main yang digunakan sangat fleksibel dan tidak terlalu mengikat. Pola tersebut di atas, tinggal disesuaikan dengan jenis tanaman produktif lainnya misalnya kelapa, mangga, pisang, dan lain–lain.

Peternakan. Ternak baik ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing maupun ternak kecil seperti unggas, utamanya ayam dan itik, juga berlaku sistem attesang, dan mempunyai sistem bagi hasil tersendiri. Pembagian hasil untuk ternak besar, biasanya dilakukan dengan sistem nomor urut kelahiran dari anak sapi atau kerbau dan kambing.

Pola yang umum digunakan adalah anak ke-1 adalah bagian dari pemilik, sedangkan kelahiran kedua adalah milik dari pengelola. Tak peduli apakah jenis kelamin dari anak sapi/kerbau tersebut. Sedangkan jika sapi atau kerbau dalam keadaan bunting pada saat diserahkan untuk dipelihara, maka anak dari induk sapi/kerbau tersebut masih merupakan milik dari si pemilik asset.

Sedangkan untuk ternak kecil seperti ayam dan itik, biasanya dibagi pada saat anak–anak ayam tersebut sudah benar–benar mandiri (nisa’la’mi) dari induknya. Dan pola yang digunakan adalah 50 : 50. Kalau misalnya ganjil, maka yang tersisa tersebut akan diperhitungkan pada putaran selanjutnya. Sehingga dengan pola seperti ini, kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan.

[manfaat dari attesang]
Manfaat dari attesang bagi masyarakat setempat, tidak hanya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan bersama, dan menguntungkan secara ekonomi bagi kedua belah pihak. Namun manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kuatnya hubungan/kohesi sosial di kalangan masyarakat, yang berdampak kepada ketentraman dan kedamaian hidup dari anggota masyarakat.

Tanpa disadari oleh mereka bahwa telah terjadi pola interaksi yang begitu bermakna, dalam semangat saling asah, asuh dan asih, yang berujung pada semakin kuatnya modal sosial masyarakat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang mereka hadapi.

[attesang kini]
Sistem attesang ini secara perlahan namun pasti, akan hilang di tengah–tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola interkasi antara masyarakat yang mengalami perobahan mendasar. Yaitu dari pola hubungan sosial menjadi pola hubungan ekonomi kapital dan sistem upah.

Lambat laum, sistem attesang akan digusur oleh sistem upah dan pola hubungan sosial yang berdasarakan saling asah, asih dan asuh digantikan dengan sistem baru yang berupa pola hubungan antara majikan dan buruh. Si pemilik asset menjelma menjadi (majikan), sedangkan para pengelola asset berobah menjadi buruh yang akan mendapat upah kerja sebagai bayaran sebagai pengelola asset (patesang).

[mirip sistem syari’ah]
Sesungguhnya jika kita menilik lebih dalam, kelihatannya sistem attesang ini sangat mirip dengan sistem syari’ah terutama pada prinsip dasar yang digunakan yaitu saling percaya, saling asah, asih dan asuh serta sistem bagi hasil yang digunakan. Termasuk jika panen gagal, maka kedua belah pihak bersama–sama menanggung kerugian.

Karena itu, jika orang Makassar berkeinginan menghidupkan kembali sistem attesang ini, maka sesungguhnya mereka juga akan menghidupkan sistem syari’ah dalam kehidupan sehari–hari dalam bermasyarakat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah kita semua sadar akan hal ini?

Syamsu Salewangang Daeng Gajang, ST.
Pekerja Sosial, aktif di Plan International Indonesia
Share:

0 komentar:

Posting Komentar