Opini: Tanda, Korupsi dan Matinya Kebudayaan

TAKALAR, TURUNGKA.COM - Semiotika adalah ilmu yang mengkaji semesta tanda atau kode dalam kehidupan manusia. Semua yang ada dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang musti diberi makna.

Pentolan semiotika Ferdinand de Saussure dalam magnum opusnya, Course in General Linguistics (1990) mendaku, tanda lebih merupakan pertemuan dikotomik antara “bentuk” yang tercitra dalam kognisi seseorang dan “makna” yang dipahami manusia pemakai tanda.

De Saussure menggunakan istilah signifiant (penanda) untuk bentuk dan signifié (petanda) untuk segi maknanya. Keduanya ibarat selembar kertas yang memiliki dua sisi: berbeda tapi tak bisa dipisahkan.

Masih dalam pengertian de Saussure, hubungan antara bentuk dan makna tidak bersifat pribadi, tapi komunal yang didasari oleh konvensi dan kognisi sosial. Karena manusia memiliki kemampuan memberi makna pada berbagai gejala sosial budaya dan alamiah, maka tanda adalah bagian dari kebudayaan. 

Belakangan, gejala pejoratif kian meluber dalam kehidupan kita. Penggunaan tanda tidak lagi setia pada kaidah semiotika. Lihatlah, kasus korupsi yang menjerat mantan anggota DPR RI dan Putri Indonesia Anggelina Sondakh nyaris tak terdeteksi ketika berlindung di balik “appel Malang” dan “appel Washington” dalam komunikasinya dengan seseorang via Blackberry.

Di sini appel tidak mengandaikan “buah terlarang” misalnya, seperti kisah nubuwat kuno yang mengalir dalam anak sungai literasi Kitab Suci tapi bermakna “rupiah” dan “dollar” yang mengguyur deras ke dalam rekening politisi Partai Demokrat anggun ini.

Hal serupa juga terjadi pada kasus korupsi anti logika proyek pencetakan Al-Quran di Kementerian Agama yang menimpa politisi Partai Golkar Zulkarnain Djabbar. Istilah “santri” dan “pesantren” yang sejauh ini merujuk pada pendidikan Islam tradisional di Indonesia, mengalami gradasi makna yang sama sekali jauh dari akarnya.

Dalam kasus ini santri tidak lagi dimaknai sebagai siswa atau murid pengkaji khazanah intelektual Islam klasik dengan tradisi “kitab kuning” yang demikian kental, tapi sebagai “kurir” yang membawa dana haram milyaran rupiah ke kantong Zulkarnain. Sementara pesantren, yang dalam sejarah panjang nusantara tak sedikit melahirkan ulama dan cendekiawan Muslim berpengaruh, lebih menunjuk pada “Kantor Kementerian Agama RI.”

Ketika akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur belum lama ini, tampak ada “kode” yang dilontarkan aktivis KAHMI itu.

Sebelum masuk ke mobil tahanan Anas sempat mengucapkan, “Di atas segalanya, saya berterima kasih yang besar kepada pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan jadi hadiah Tahun Baru 2014”.

Tak kurang dari penggiat semiotik Yasraf Amir Piliang menilai, pernyataan Anas adalah sebuah tanda yang dapat dimaknai sebagai kode kontrakdiktif atau makna terbalik. “Artinya, saya (Anas) ditahan. Penahanan ini saya berikan sebagai hadiah buat Anda karena ada kemungkinan juga Anda atau orang dekat Anda bisa ditahan,” ujar Yasraf. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun mendaku, percuma jika Anas hanya mengungkapkan kode-kode tak jelas seperti menyampaikan terima kasih kepada SBY, Ketua KPK Abraham Samad, penyidik dan penyelidik KPK.

Hukum menuntut pengungkapan kasus korupsi dengan fakta dan alat buktinya, bukan kode-kode yang tak jelas. “Anas justru berpeluang menjadi justice collaborator yang tidak sekadar membantu penegakan hukum, tapi fakta politik sesungguhnya juga bisa terbongkar, khususnya perseteruannya dengan keluarga Cikeas,” ujarnya. 

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menilai, yang disampaikan Anas itu merupakan sindiran dalam tradisi budaya Jawa. “Bagi yang tidak datang dari kultur Jawa, pasti akan menilai yang disampaikan Anas itu kurang ajar. Menghadapi situasi seperti itu, pasti dia tidak nyaman, pasti ingin melakukan perlawanan. Ini cara dia melawan,” ujar Surya.

Jika gejala produksi tanda dan kode dalam kehidupan kita berlangsung liar dan “semau gue” seperti terlihat dalam tiga kasus korupsi di atas, bukan tidak mungkin dunia tanda—baik dalam bentuk Icon, index, maupun symbol—seperti dikenalkan Charles S. Peirce dalam The Philosophy of Pierce: Selected Writings (1940) akan mengalami ketergerusan makna yang sangat hebat. Ketika dunia tanda, lambang, atau kode tidak lagi merupakan “cetak suara mental” (image acoustique) dalam kognisi kolektif masyarakat, maka makna (meaning) akan terancam sirna dalam kehidupan kita.

Akibatnya, akan berlangsung “penjungkirbalikan” jika bukannya pemusnahan makna yang sejauh ini justru berlindung di balik selubung tanda: antara sakralitas-profanitas, etis-tak-etis, baik-buruk, pantas-tak pantas, yang Ilahi-yang insani, indah-kusam, harmony-chaos, dan seterusnya.

Inilah yang disebut Barthes—pelanjut setia de Saussure—sebagai “kematian tanda”, kehancuran makna, dan karena itu pula ancaman serius bagi kematian kebudayaan manusia.

Dr. Mohammad Sabri AR, Direktur Character Building Program (CBP) Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Sekretaris Majelis Pimpinan Daerah KAHMI Sulawesi Selatan.