.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

10/02/14

PB HMI Khawatirkan Netralitas TNI & POLRI Pada Pemilu 2014

JAKARTA,TURUNGKA.COM - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO kembali menyoroti persoalan bangsa jelang Pemilu 2014 yang semakin dekat.

Staf Komisi Politik PB HMI MPO, Dimas Ramadhan mengatakan, jelang pemilu 2014 saat ini mengalami berbagai permasalahan, mulai dari karut marut Daftar Pemilih Tetap, tidak optimalnya peraturan kampanye oleh lembaga penyelenggara pemilu, hingga keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang menunda pelaksanaan pileg dan pilpres secara bersamaan sehingga pemilu 2014 terancam inkonstitusional. 

"Kami  memandang bahwa berbagai persoalan tersebut tentunya mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia," katanya, Senin (10/02/2014).

Menurutnya, sebagai elemen masyarakat yang turut memperjuangkan demokratisasi, HMI MPO turut mewaspadai adanya campur tangan TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara atau institusi keamanan negara dalam pemilu 2014. Berdasarkan tinjauan historis, sikap ini tidak terlepas dari pengalaman Indonesia selama Orde Baru berjalan, dimana institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal keamanan dan pertahanan justru menceburkan diri dalam urusan pemerintahan sehingga menjadi salah satu faktor penghambat demokratisasi. 

"Setelah Reformasi, institusi TNI dan Polri, memang telah menyatakan untuk tidak berpolitik praktis secara kelembagaan, namun bukan berarti mereka telah sepenuhnya kembali ke barak," tuturnya. 

Dimas menjelaskan, adanya beberapa nama mantan petinggi TNI dan Polri yang menduduki level elit di partai politik bukan tidak mungkin membawa pengaruhnya dalam berbagai kesatuan yang pernah dipimpinnya. Penggunaan pengaruh politisi mantan TNI dan Polri terhadap intitusi keamanan negara, baik secara kelembagaan mau pun individual, memunculkan beberapa kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pemilu mendatang.

"Pertama, yaitu adanya celah praktek transaksional antara politisi mantan militer dengan lembaga tempat ia berkarir sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa diantara kekuatan politik yang ada, hanya militerlah dengan menggunakan intelejen yang mampu untuk melakukan mobilisasi politik secara efektif dan efisien, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi,". jelasnya.

Lebih jauh Dimas menjelaskan, kondisi ni berarti bahwa yang terjadi pada pemilu mendatang bukanlah pemilihan yang didasarkan atas partisipasi yang tinggi dan penuh kesadaran dari pemilih sebagaimana yang diharapkan, melainkan sebuah bentuk mobilisasi, sehingga mengurangi kualitas demokrasi kita.

"Kedua, peluang adanya transaksi sebagaimana disebut di atas juga mengancam terpecahnya militer ke dalam faksi-faksi politik. Pengalaman pada era Demokrasi Liberal dimana internal militer terjebak pada kepentingan partai-partai politik jelas tidak boleh terulang karena membahayakan keamanan dan pertahanan dalam negeri,". imbuhnya.

Ketiga, pada tingkat yang ekstrem, militer bisa saja merekayasa suatu kondisi anarki sosial apabila tujuan politiknya tidak tercapai pada pemilu nanti sehingga memunculkan kesempatan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh politisi sipil, baik yang bersifat sementara maupun permanen. 

"Hal yang demikian bukan tidak mungkin terjadi, mengingat pengalaman berbagai negara lain, seperti di beberapa negara Amerika Latin di masa lalu, dan yang terbaru di Mesir," ungkapnya.

Mewaspadai bahaya yang bersifat laten diatas bukan hanya berlaku bagi TNI dan Polri, melainkan juga terhadap berbagai perangkat negara lainnya, seperti Birokrasi (termasuk kementerian, badan, dan komisi-komisi yang dibentuk oleh negara). Netralitas mereka dibutuhkan agar pemilu menjadi sebuah arena yang tidak saja bersifat adil, bebas dan terbuka, melainkan juga sebagai wadah untuk mematangkan kesadaran politik pemilih.

Terhadap hal tersebut, Dimas menyatakan, PB HMI MPO mengeluarkan  sikap. "Pernyatan sikap kami yang Pertama, adalah menuntut kepada seluruh perangkat institusi keamanan negara serta birokrasi agar konsisten dalam menjaga netralitasnya, demi memantapkan jalannya demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Kedua, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan kelompok-kelompok pro demokrasi untuk ikut mengawasi pemilu. "Ini agar pemilu dapat berjalan adil, bebas dan terbuka," tutupnya. (nja/buletinsia.com)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar