Kekerasan terhadap Petani Takalar Sulsel Harus Dihentikan

PATTALLASSANG, TURUNGKA.COM - Aliansi Gerakan Reformasi Agraria mendesak Koramil dan Kepolisian Resort Takalar, Sulawesi Selatan, menarik pasukannya dari lahan petani Polobangkeng Utara. AGRA juga meminta PTPN menghentikan perampasan tanah milik petani.

"Hentikan provokasi, intimidasi, kriminalisasi dan berbagai bentuk kekerasan terhadap kaum tani Polobangkeng Utara, Takalar," kata Rahmat Ajiguna, Sekjen AGRA melalui keterangan resmi, Jakarta, Rabu [15/10/2014].

Pada Selasa [14/10/2014] kemarin, petani Polongbangkeng bentrok dengan dengan pasukan Koramil dan Polres Takalar. Bentrokan dipicu dengan keberadaan 2 alat berat milik PTPN XIV di lahan yang sudah dikuasai Serikat Petani Polobangkeng-AGRA.

Sejak 12 Oktober, dengan pengawalan tentara dan polisi, PTPN kembali masuk ke lahan pertanian milik warga. Keberadaan mereka itu memicu kemarahan warga yang selama ini mengelola lahan sekitar 2.000 hektare.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan perjanjian PTPN akan mengembalikan lahan kepada warga setelah dikelola selama 25 tahun. PTPN telah mengelola lahan tersebut sejak 1982 dan berakhir pada 2008.

Setelah itu warga mulai mengelola lahan tersebut disertai dengan berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan pada Desember 2013 aparat menembak petani dengan peluru tajam dan puluhan petani dikriminalisasi.

"Kekerasan yang dialami petani bukanlah kali pertama terjadi. Apalagi kekerasan melalui tentara dan polisi menjadi cara untuk menyelesaikan masalah agraria di Takalar," kata Rahmat. [*]

Sumber: Kristian Ginting/Geotimes.Comhttp://geotimes.co.id/kebijakan/pertanian/10505-kekerasan-terhadap-petani-takalar-sulsel-harus-dihentikan.html