KPI: Kawal Anggaran yang Responsif Gender dan Pro-Poor

MAKASSAR, TURUNGKA.COM – Mencermati proses penganggaran pembangunan beberapa waktu terakhir, khususnya di Takalar, Sulawesi Selatan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan melihat bahwa secara umum wawasan para legislator, belum responsif gender.

“Hal ini terlihat pada proses penganggaran yang sangat minim diarahkan untuk perempuan, sementara perempuan termasuk kelompok yang rentan atas kemiskinan”. Jelas Sekretaris Wilayah KPI Sulawesi Selatan, Marselina May.

Melihat kenyataan tersebut, salah satu hal yang menjadi prioritas KPI ke depan adalah akan mendorong anggota KPI dan perempuan pada umumnya untuk menjadi anggota parlemen, “Kita juga akan melakukan peningkatan kapastitas semua anggota KPI yang duduk di parlemen.” Lanjut Marselina.

Saat ini, KPI intens melakukan pengorganisasian perempuan di tingkat akar rumput dengan membentuk Balai Perempuan, tempat bagi perempuan untuk belajar mengenai isu keperempuanan dan isu kontemporer lainnya.

KPI Sulsel juga berkomitmen untuk mengawal dan memberikan penguatan kapasitas bagi perempuan di legislatif dalam rangkamemaksimalkanperan dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang responsif gender.

“Selain itu, secara nasional, kami juga melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak responsif gender dan tidak pro poor.” Pungkas Marselina.