.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

11/02/15

Azikin Solthan Usulkan Parpol Sebagai Penyelenggara Pilkada

JAKARTA, TURUNGKA.COM - Komisi II DPR RI bersama pemerintah pekan ini akan membahas usulan revisi Undang-undang nomor 1 tahun 2015 soal pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Panja RUU Pilkada serentak sendiri telah mengerucutkan beberapa poin krusial yang mesti dikaji ulang. Salah satunya terkait penyelenggara Pilkada serentak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan penyelenggara Pilkada. 

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan mengatakan, saat ini ada dua alternatif penyelenggara Pilkada yang ditawarkan DPR. Salah satunya adalah dengan melibatkan partai politik sebagai penyelenggara Pilkada.

“Dari beberapa kali pembahasan di Komisi II ada dua versi yang berkembang, salah satunya membuat lembaga baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang di dalamnya juga diisi anggota parpol,” kata Azikin saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Februari.

Usulan lainnya, lanjut Azikin, adalah menunjuk KPUD sebagai lembaga yang lebih siap menggelar Pilkada sambil menunggu pemerintah membuat aturan atau lembaga khusus menangani Pilkada. KPU sesuai putusan MK hanya menangani Pileg dan Pilpres saja.

Menurut Azikin, terkait usulan pelibatan parpol sebagai penyelenggara Pilkada dinilai bukanlah hal yang baru di kancah politik Indonesia. Di zaman orde baru, parpol juga dilibatkan sebagai penyelenggara Pilkada.

“Sebelum reformasi dulu parpol juga pernah menjadi penyelengara Pilkada. Jadi ini bukan lagi hal yang baru bagi bangsa kita, tinggal mekanismenya yang harus diatur sedemikian rupa sehingga tercapai Pilkada dengan hasil yang berkualitas,” ujar politisi Gerindra asal Sulsel ini.

Masuknya Parpol dalam tim penyelenggara Pilkada, tambah Azikin, nantinya tidak akan mempengaruhi objektivitas. Pasalnya, masing-masing parpol punya kedudukan yang sama sebagai penyelenggara Pilkada.

Peluang parpol sebagai penyelenggara Pilkada juga dibenarkan Anggota Komisi II Amran. Hanya saja kata dia, usulan tersebut baru sebatas wacana saja dan akan dibahas pada rapat konsinyering Komisi II pekan ini.

“Itukan baru wacana saja, nanti setelah 18 Februari 2015, kami akan membahas penyelenggara Pilkadanya siapa. Kemudian kapan akan dilaksanakan Pilkada serentaknya. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan pembahasannya,” jelasnya.


Sumber: RadarSelatan
Share:

0 komentar:

Posting Komentar