Pemuda Muhammadiyah Dukung Penguatan DPD

MAKASSAR, TURUNGKA.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Irman Gusman akan menghadiri Silaturrahim Nasional dalam menyongsong pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke 47 tahun 2015 di Makassar. Persambungan tali ukhuwah tersebut akan dilaksanakan di Hotel Condotel, Jl. Jend. M. Yusuf, Makassar pada hari Selasa (14/4). Kegiatan tersebut akan dihadiri keluarga besar Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Hadisaputra, menyatakan bahwa Silaturrahim ini selain berorientasi menyukseskan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang akan dilaksanakan di Makassar pada bulan Agustus mendatang, silaturrahim ini juga memiliki nilai strategis bagi penguatan optimisme bernegara di tengah goncangan politik, ekonomi dan hukum yang menerpa bangsa ini.

“Salah satu lembaga Negara yang cukup teduh pasca Pemilu 2014 adalah Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, Muhammadiyah memandang bahwa salah satu pintu masuk untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan adalah dengan mengundang DPD RI untuk bersilaturrahim, sekaligus untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tersebut,” jelasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan hasil kajian dan diskusi yang berjudul “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna”. Salah satu usulan Muhammadiyah dalam hasil kajian tersebut adalah mengubah DPD menjadi Dewan Perwakilan Daerah dan Golongan (DPDG). “Anggota DPD dari tiap propinsi cukup dua orang, lalu Presiden diberi kewenangan untuk mengangkat Utusan Golongan berdasarkan prinsip keterwakilan sesuai dengan realitas sosial. Representasi golongan kami anggap penting dalam merangkai keragaman di negeri ini,” tandas Hadi.

Hadi melanjutkan bahwa Pemuda Muhammadiyah juga mendukung penguatan wewenang DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 D. “Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 lalu telah memberikan penegasan penafsiran kewenangan DPD atas pengujian UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3. Jadi tak ada alasan untuk meminggirkan peran DPD dalam sistem hukum ketatanegaraan kita,” ulasnya.

Jika merujuk pada harapan masyarakat, sebenarnya sejak tahun 2007 silam, Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah melansir harapan rakyat Indonesia terhadap DPD. “Berdasarkan survey tersebut, 91,7% responden mendukung DPD memiliki kewenangan untuk membahas UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah, 87%  responden bahkan berharap DPD diberi kewenangan untuk ikut memutuskan UU yang terkait dengan daerah. Penguatan DPD adalah harapan rakyat” tutupnya. (ist/kdm)