.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

26/03/18

HTI dan Negara; Absurditas Menerima Toleransi Menolak Pluralisme

Makassar, TURUNGKA.ID. Sikap anomali kehidupan umat beragama di Indonesia nampaknya dari hari ke hari makin memprihatinkan. Ketika sekelompok umat beragama  menyatakan selalu menjunjung tinggi toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan agama yang lain, namun pada saat yang bersamaan mereka juga saling mengintimidasi dan menista soal pendirian rumah ibadah.

Menolak pluralisme namun menerima toleransi juga merupakan manifestasi kepandiran yang tak termaafkan. Karena sesungguhnya, bersikap toleran tapi tidak menjadi pluralis justru melahirkan budaya hipokrisme.

Pokok-pokok pikiran tersebut berkelebat berat pada Ahad Malam, 25 Maret 2018. Diskusi hingga larut itu digawei oleh PW Pemuda Muslimin Sulsel dan Educorner bertempat di Cafe Pencerahan Jalan Pendidikan Makassar. Adapun pemantik tunggal diskusi yaitu Arhanuddin Salim, Ph.D, penerima fellowship program Partnership in Islamic Education Schoolship (PIES) Australian National University (ANU) pada tahun 2016 lalu.

Menurut Arhan, begitu ia biasa disapa, pandangan menerima toleransi menolak pluralisme merupakan panghambaan pada nilai-nilai absurditas. Ia pun menyodorkan keyakinan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai absurditas paling banyak.

 "Coba liat HTI. Mereka mengharamkan demokrasi, menghina dina proses pemilu, serta menuduh pemerintahan hasil pemilu sebagai pemerintahan thagut, pemerintahan kaum penyembah berhala. Tapi ujung-ujungnya, HTI mendaftarkan organisasinya kepada pemerintahan yang tak diakuinya. Bukankah sikap mereka jelas-jelas merupakan sikap yang terlalu kekanak-kanakan" jelasnya penuh keyakinan.

"Namun pada saat yang bersamaan, saya juga sangat tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang telah membubarkan HTI. Menurut saya, gagasan tentang khilafah, sebaiknya dibiarkan saja untuk meramaikan panggung dialetika ideologi di ruang publik yang bernama Indonesia. Negara dan Pemerintah, jangan ikut-ikutan absurd dong. Kalau pemerintah tega membubarkan HTI karena bertentangan dengan ideologi negara, seharusnya yang paling pertama dibubarkan pemerintah adalah bisnis-bisnis legal yang telah merampok kekayaan bangsa Indonesia. HTI tiada bahayanya sama sekali. Justru yang paling mengerikan itu bisnis-bisnis kaum taipan, pengkhianat bangsa sesungguhnya," terangnya.

Meski persamuhan malam itu bertema soal Islam dan Pluralisme Agama, namun persinggungan hingga ke ranah politik dan ekonomi sulit untuk dihindari.

Beberapa peserta diskusi meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada sang pemantik diskusi. Tapi tak sedikit yang mengajukan interupsi dan ketidaksetujuan.

"Pluralisme agama, tidak lahir dari rahim islamic studies. Ia merupakan anak kandung sekularisme di tanah Eropa, Amerika maupun Australia. Oleh karena itu menerima pluralisme secara membabi-buta juga merupakan tindakan yang salah besar. Sikap kita terhadap pluralisme semestinya dalam bingkai "knowledge discourse" atau bahkan "counter discourse". Dengan begitu kita sikap kritis kita akan tetap terpelihara tapi pada saat yang lain kita dapat menerima kebenaran nilai dalam wacana pluralisme agama," pungkasnya. (zdr)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar