.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

20/05/18

Jawaban Standar Presiden Jokowi Soal Terorisme Menuai Kritik Pedas

Nasional, TURUNGKA.COM. Pernyataan Presiden RI Joko Widodo sebagai kepala negara menyikapi inseden teror di Mako Brimob maupun Surabaya, justru menuai kritik pedas kaum akademisi. Pernyataan Jokowi dinilai sangat normatif dan standar, sehingga tidak meninggalkan kesan yang menggugah dan menghentak kesadaran.

Demikian pendapat kritis Acep Iwan Saidi yang dituangkannya dalam kolom yang berjudul "Surat Setengah Tiang", (Kamis, 17 Mei 2018). Menurut begawan intektual dari kampus ITB tersebut pemerintah seharusnya mengikat emosi rakyat dengan perkabungan nasional.

"... Pemerintah pun datang dengan tindakan yang mudah diduga, mengucap belasungkawa di satu sisi dan mengutuk disisi lain. Selebihnya adalah meneriakkan semacam perlawanan...Bahkan untuk sekedar instruksi 'berkabung nasional' tak pernah terdengar. Tidak ada bendera setengah tiang dipancang!" urainya.

Bagi Acep, Dosen yang bergelut di dunia semiotika, belum kering benar bibir kita membincang tragedi Mako Brimob, namun justru ledakan bom di berbagai tempat makin menyadarkan kita bahwa sungguh bangsa Indonesia sedang mengalami tragedi yang sangat memilukan. Negara gagal menghadirkan rasa aman dan keselamatan bagi  rakyatnya sendiri.

Sementara itu, bagi Dosen IAIN Manado Arhanuddin Salim, (Minggu, 20/5/2018) rentetan peristiwa terorisme di tanah air belakangan ini harusnya disikapi presiden dengan penuh kecerdasan yang menularkan energi positif bagi rakyat Indonesia.

"Semestinya, seorang presiden itu menunjukan jati diri sebagai warga negara terbaik dan bertanggung jawab sepenuh hati. Jabatan presiden harus termanifestasi dalam kata-kata maupun tindakan-tindakan seorang negarawan," jelasnya.

"Teror yg memperok-porandakan keamanan negara adalah bentuk kelemahan negara secara faktual. Tak bisa dipungkiri, bahwa presiden Jokowi yang berlatarbelakang sipil tak mampu medistribusi fungsi-fungsi profesional polri maupun TNI dalam kabinet kerja yang dipimpinnya. Kelihatan sekali Polri keteteran dalam menanggulangi aksi terorisme yg terjadi di negeri ini," urainya

"Oleh karena itu, Persiden Jokowi harus segera membuat aturan yg jelas tentang penanganan terorisme di negara ini, sebab menurut penelitian Crelinsten, penanganan terorisme tanpa landasan hukum yang jelas akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri," terangnya

"Tanggung jawab Presiden yang kedua dan ketiga menyangkut penguatan Pancasila sebagai ideologi alternatif dan transformatif terhadap paham dan ideologi apapun yg ingin memecah persatuan bangsa, serta Presiden Jokowi harus memimpin dengan cinta," tambahnya penuh semangat.

"Sebab tanpa cinta terorisme akan tumbuh subur, tidak hanya disebabkan oleh kekerdilan dalam memahami paham keagamaan tertentu, tetapi kemiskinan dan kelemahan secara ekonomi adalah bom teror yang akan terus mengintai negeri ini. Kerja dan kerja boleh saja, tapi kerja tanpa cinta adalah sebuah kekerdilan jiwa yg akan lebih berbahaya dari bom bunuh diri," harapnya diplomatis.

"Presiden pun harus  berani bersaksi dan bersumpah di hadapan rakyat Indonesia ; mulai hari ini saya akan menjamin, tak akan ada lagi setetes darah yang mengalir oleh kejahatan terorisme di seluruh tanah air Indonesia. Mulai saat ini juga, tak ada lagi nyawa yang melayang karena terorisme selama saya masih menjabat seorang presiden," begitulah semestinya pernyataan seorang presiden menurut Aktivis Kepemudaan kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan itu. (zdr)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar