.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

03/09/18

Divonis DO, Mahasiswa UIN Demo di Kantor DPRD Sulsel

MAKASSAR, TURUNGKA.COM. Halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa berseragam hijau-putih dari Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar berbondong-bondong  melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Drop Out (DO) Dini terhadap salah seorang rekan mahasiswa mereka “Rei Andika Putra”.

Kebijakan ini dinilai menyalahi aturan kampus yang tertera dalam pedoman edukasi dan buku saku mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

“kebijakan ini sangatlah keliru, pedoman edukasi yang merupakan acuan dari aturan yang kami ikuti, tidak sama sekali mengarah kepada DO Dini, “ujar Muh Rusli, salah seorang Mahasiswa Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar, Senin, 3 September 2018.

Masalah ini bermula 6 bulan lalu saat saudara Rei Andika Putra terlambat heregistrasi dikarenakan tingginya nominal UKT yang harus dibayarkan dan tidak sesuai dengan kemampuan orang tua mahasiswa.

Akhirnya Rei dijatuhi sanksi sesuai poin 9 pasal 24 Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar yang berbunyi “Mahasiswa yang tidak melakukan Heregistrasi gugur haknya sebagai mahasiswa”.

Rusli sahabat Rei menuturkan bahwa pada poin 10 dipasal yang sama berbunyi, Mahasiswa yang dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa dinyatakan non aktif dalam kegiatan akademik pada semester yang berjalan dan dibebankan untuk membayar spp semester yang ditinggalkan pada semester berikutnya.

"tidak ada sama sekali bahasa DO dalam kalimat ini, saudara Rei Andika Putra Telah menjalankan hukumannya selama satu semester dan sekarangpun bersedia membayar sesuai aturan tersebut" keluh Muh Rusli.



Penolakan juga ditegaskan Ketua Umum HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar, Nurul Hasanah. Ia menilai kampus mengambil kebijakan yang tidak berdasar dan sangat merugikan mahasiswa, Kebijakan tersebut jelas melanggar aturan kampus dan menciderai cita-cita undang-undang dasar 1945 yang menginginkan agar seluruh rakyat indonesia bisa mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

"Terlambat membayar UKT sangatlah tidak manusiawi dijadikan alasan untuk mengubur mimipi anak negeri dalam merengkuh pendidikan, belum lagi tidak adanya pengkajian mendalam terhadap alasan keterlambatan ia membayar SPP, tidak ada sidang, dan sepihaknya birokrasi memvonis DO saudara Rei Andika Putra" tambah Nurul Hasanah.

Aksi Demonstrasi tersebut Mendapat sambutan baik dan apresiasi dari para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang menyaksikan, meskipun massa demosntran belum bisa bertemu anggota DPRD dari komisi E bidang Pendidikan dikarenakan sedang mengikuti kunjungan kerja kepulau jawa, kepala bagian aspirasi “wara” menyatakan akan membantu dan segera membuatkan laporan agar secepatnya bisa ditindak lanjuti oleh komisi terkait.

"Besar harapan kami dari aksi ini, menghadirkan pimpinan universitas untuk rapat jajak pendapat (RJP) yang ditengahi langsung oleh kamisi E" tutur Rohimin Muh Ikram yang jug selaku Koordinator Lapangan. (ctz/rdp)
Share:

0 komentar:

Posting Komentar