.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

16/02/20

Kemal : RUU Omnibus Law Memiliki Manfaat Terhadap Reformasi Radikal Ekonomi Indonesia


MAKASSAR, TURUNGKA.COM. Langkah Presiden Joko Widodo yang mengajak DPR RI untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dalam konteks menjadi omnibus law, yaitu satu Undang-Undang (UU) yang sekaligus merevisi beberapa UU, dan itu memiliki manfaat yang baik. Seperti yang dinyatakan Ketua DPW LSM LIDIK PRO Sulawesi Selatan pada Ahad (16/02/2020).

Pasalnya, Omnibus Law cipta lapangan kerja itu akan memuat beberapa hal, yang diatur dalam 11 klaster diantaranya, penyerdahanaan perizinan berusaha; kemudahan berusaha; pengadaan lahan; persyaratan investasi; dukungan riset dan inovasi; kemudahan proyek pemerintah; ketenagakerjaan; adminsitrasi pemerintahan; kawasan ekonomi; kemudahan dan perlindungan UMK-M dan pengenaan sanksi.

Bukan hanya itu Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini merupakan bentuk reformasi radikal yang akan dilakukan sesuai dengan visi pemerintah dengan inisiasi oleh Presiden, dengan upaya untuk mempermudah investasi dan kewirausahaan. Tentu dampak yang diharapkan adalah bagaimana kemudian lapangan kerja yang semakin luas bagi masyarakat. Hal inilah kemudian ketua DPW LSM LIDIK PRO Sulawesi Selatan angkat bicara bahwa diri dukungan dan mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah NKRI.

"Menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini niatnya bagus. Dengan menciptakan banyak lapangan kerja, mempermudah perkembangan UMKM, dan lain sebagainya," Kata Kemal yang saat ini sebagai Plt. Ketua DPW LSM LIDIK Pro Rakyat Nusantara.

Lanjut Kemal, Omnibus Law ini merupakan instrumen dalam mencapai cita-cita bersama dalam transformasi ekonomi di Indonesia, kemudian akan memberikan atensi khusus pada industri yang beresiko tinggi guna menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

"Menyoal Omnibus Law dengan Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO), yang pernah bekerjasama dengan Perkumpulan Pengusaha Pekerja Migran Indonesia ( PASMINDO), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar serta BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba pada Rabu 15 januari 2020, menjadi alur berfikir kami untuk mendukung RUU Omnibus Law," tegasnya.

"Dukungan dari ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) pula yabh baru-baru ini dalam Rakernasnya di mataram dibeberapa waktu lalu, menganggap bahwa omnibus law dapat mensejahterakan buruh demi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini bisa menjadi refleksi kita bahwa omnibus law memiliki banyak manfaat dengan diterapkannya RUU Omnibus Law." Pungkasnya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar