.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

22/04/20

Warga Salaka Menduga Bantuan Sembako Covid 19 Tak Tepat Sasaran


PATTALASSANG, TURUNGKA.COM. Salah seorang warga Kelurahan Salaka mempertanyakan soal pembagian sembako yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid) 19 ini tidak sesuai dengan sasarannya.

Pasalnya pihak pemerintah kelurahan (pemlu) Salaka menyangkal bahwa pembagian sembako tersebut hanya difokuskan ke lingkungan Salaka saja dan tiga lingkungan lainnya seperti lingkungan Lompo’, lingkungan Alluka dan lingkungan Pa’rasangan Beru tak menjadi prioritas. Hal ini yang dijelaskan oleh Agus Mursalim yang akrab disapa Agus melalui via Whatsapp.

"Pemerintah kelurahan hanya membagi fokus ke lingkungan Salaka, dengan alibi bahwa banyak warga lingkungan Salaka yang termasuk dalam golongan ODP. Dari 65 paket bantuan dari sosial, hampir 40 paket di bagikan di lingkungan Salaka. Sementara itu lebihnya di distribusikan di 3 lingkungan lainnya." Tutur Agus pada Rabu (22/04/2020).

Sementara itu Pemlu Salaka sendiri sebelumnya menyampaikan terkait kriteria yang berhak memperoleh bantuan sembako. Tetapi pembagian tersebut keliru karena sembako itu berikan ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) pula.

"Pak Lurah Salaka mengatakan bahwa ada 3 kriteria yg berhak mendapatkan ini bantuan. Pertama, ia ODP. Kedua, orang yang terdaftar nama nya di BDT tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Dan  ketiga, orang yang tidak terdaftar di BDT tapi betul-betul tidak mampu dan mampu di pertanggungjawakan, ini kata Pak Lurah. Tetapi ada beberapa hal yang saya pertanyakan, yakni apakah data ODP ini betul-betul valid dari dinas kesehatan?" Tambahnya.

"Sesuai aturan dinas sosial bantuan covid ini di berikan kepada warga yg tidak pernah mendapat bantuan pemerintah baik sembako ataupun PHK. Tetapi yang terjadi di lapangan banyak penerima yg sudah mendapatkan bantuan pemerintah dan mendapatkan pula bantuan covid 19 ini. Karna ada penerima yang berstatus haji dan PNS tetapi pak lurah mengatakan bahwa ini bukan bantuan org miskin tapi ini bantuan covid. Jadi mau dia PNS mau dia haji tetap di berikan." Tandasnya.

Agus pun menambahkan agar pemlu Salaka teliti dalam mendata warganya. Karena data yang disampaikannya diragukan atas ke validitasannya.

"Persoalan ODP ternyata pak Lurah hanya berdasarkan informasi dari warga setempat dan puskesmas kelurahan. Sehingga saya berharap di kalaupun ada bantuan covid selanjutnya pihak kelurahan harus lebih teliti dalam mendata warga nya supaya tdk ada lagi penerima yang dobel dan warga yg betul-betul membutuhkan bisa mendapatkan bantuan tersebut." Pungkasnya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar