.post img { vertical-align:bottom; max-width:100%; max-height:100% }

16/07/21

Hipermata Komisariat Unhas Bincangkan Kinerja SK-HD Melalui Webinar Demokrasi

 


TAKALAR, TURUNGKA.COM. Gelar webinar demokrasi, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar Komisariat Universitas Hasanuddin (Hipermata Komisariat Unhas) bincangkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Kamis, 15 Juli 2021 pukul 19. 00 Wita-Selesai melalui Virtual Zoom Meeting.

Webinar tersebut mengusung tema "Menakar Takalar Masa Kini: Refleksi Kritis Terhadap Pemerintah, Akankah Mencapai Titik Nadir Keberhasilan?".

Acara yang dipandu oleh Ketua Bidang Penertiban Aparatur Organisasi (Kabid PAO) Hipermata Komisariat Unhas, Firmansyah Demma itu, dihadiri oleh 60 orang peserta dari berbagai kalangan.

Turut hadir juga pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi S. STP. M. A. P, Wakil Ketua Politik&Ideologi KNPI Kabupaten Takalar, Muh. Fariz Zainal Islami, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Unhas periode 2017-2018, Didi Muslim Sekutu sebagai narasumber.

Pada kesempatannya, Plh Sekda Takalar, H. Muhammad Hasbi S. STP. M. A. P mengatakan, bahwa Takalar di bawah kepemimpinan Syamsari Kitta berusaha untuk mewujudkan Takalar yang unggul, sejahtera, dan bermartabat.

"Visi itu akan kita tempuh melalui misi peringanan beban hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui P22, hal itu dapat kita verifikasi dengan adanya beberapa prestasi melalui program-program yang berafiliasi pada masyarakat, seperti pembiayaan BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu," kata H. Muhammad Hasbi. 

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pertanian itu pun membeberkan polemik kasus PJU Takalar, bahwa Pemda sengaja tidak melunasi tagihan listrik karena beberapa hal.

"Ini yang lagi hangat sekarang, soal polemik PJU, banyak lampu jalan yang sudah tidak berfungsi tetapi masih dikenakan tagihan oleh PLN dan tagihannya sangat tinggi, hal itulah yang membuat Pemda enggan membayar tagihan listrik sebelum ada kejelasan dari PLN terkait dengan keluhan Pemda," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Politik&Ideologi KNPI Takalar, Muh. Fariz Zainal Islami mengungkap, bahwa tidak bisa dipungkiri dibalik prestasi Pemda ada banyak hal yang menjadi kekurangan.

"Kekurangan itu seperti pengawasan legislasi yang lemah, ketidakselarasan Renstra P22 dan RPJMN, ketidakmampuan menyusun indikator kerja, ketidakselarasan perencanaan dengan penganggaran, dan LKJ atau LAKIP hanya bersifat formalitas saja," ungkap Fariz. 

Selain itu, Presiden BEM FH Unhas periode 2017-2018, Didi Muslim Sekutu menyampaikan, bahwa untuk mengukur keberhasilan pemerintah kita mesti melihat perencanaan dan kinerjanya, apakah selaras atau tidak.

"Ini penting untuk kita refleksi bersama, karena dengan melihat keselarasan antara perencanaan dan kinerjanya maka kita bisa mengukur keberhasilannya, dan saat ini Pemda belum memperlihatkan hal itu, maka secara otomatis dalam waktu 1 tahun lebih menjelang akhir periode jabatannya, SK-HD akan kesulitan untuk mencapai keberhasilan dalam hal menjalankan semua program-programnya," pungkas Didi. (Frm/Ahm)

Share:

0 komentar:

Posting Komentar